SISTEM INFORMASI HUKUM

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI HUKUM NASIONAL

Pemahaman hukum bagi masyarakat awam pada umumnya tidaklah semudah pemahaman kalangan masyarakat ahli hukum, karena itu pemahaman tentang hukum dan peranannya dalam masyarakat memerlukan langkah-langkah yang kongkrit, sistimatis, dan berkesinambungan.
Walaupun adanya hak bagi setiap orang atau masyarakat pada umumnya untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan jenis saluran yang tersedia sebagaimana diatur pada Pasal 28F Perubahan Kedua Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki menjadikan mereka tidak tahu atau samar-samar terhadap hukum yang berlaku.
Pada dasarnya hukum merupakan informasi yang bersifat publik, artinya masyarakat diberi kebebasan untuk mendapatkan informasi mengenai hukum dan undang-undang yang diinginkan. Kebebasan ini tentunya sangat perlu, mengingat hukum tidak akan punya arti jika tidak ada yang mengetahui dan memperdulikannya. Maka dampaknya akan menyebabkan eksistensi hukum tidak bisa memberikan perlindungan apapun bagi semua pihak.
Peranan Informasi ini sangat penting karena menjadi sarana strategis untuk dapat diketahui, dimengerti, dipahami, dihayati dan diamalkan sesuai dengan kebutuhan. Masalah utama dalam informasi adalah “komukasi”, yaitu cara penyampaian informasi kepada kelompok sasaran (obyek) yang biasanya cenderung menganggap bahwa obyek memiliki kualitas yang sama. Sementara itu kondisi masyarakat yang menjadi obyek, selalu memiliki kualitas yang berbeda tergantung dari pendidikan, pengalaman, adat istiadat, kondisi ekonomi dan sebagainya.
Adanya penumpukan bahan dan proses pekerjaan yang memerlukan tahapan panjang dalam mengelola dokumentasi menyebabkan lambatnya penyebaran informasi kepada masyarakat.
Berdasarkan pengamatan masalah yang telah disebutkan di atas, maka perlu adanya mekanisme yang teratur dan berkesinambungan untuk mengenalkan hukum yang berlaku sebagai informasi penting kepada masyarakat. Penyebaran informasi mengenai hukum harus juga dapat memberikan jaminan kepada masyarakat agar benar-benar mendapatkan peraturan atau hukum yang terbaru, sehingga dalam mengambil keputusan, masyarakat tidak mengacu pada ketentuan yang salah.
Untuk meningkatkan kemampuan pelayanan, penyebaran, kualitas informasi mengenai hukum dan peraturan perundang-undangan serta bahan hukum lainnya kepada masyarakat luas atau publik, sangat diperlukan suatu sistem pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, atau dengan kata lain dikenal dengan sebutan Sistem Informasi Hukum Nasional.
Sistem Informasi Hukum Nasional ini telah mengalami pengembangan seiring dengan kemajuan teknologi yang demikian pesatnya.

II. DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
Kata dokumentasi dan informasi selama ini sering dipakai secara bersama-sama dan kadang-kadang juga tidak jelas bedanya, karena sudah dianggap sebagai kata majemuk yang lebih menekankan pada jasa informasinya. Sesungguhnya kata dokumentasi dan Informasi merupakan dua kata yang mempunyai arti yang berbeda.
Dokumentasi dapat diartikan sebagai kegiatan atau proses mengabadikan suatu peristiwa dapat berupa tulisan, foto, rekaman dan lain-lain.
Sedangkan Informasi adalah hasil dari dokumentasi yang lebih ditekankan pada jasa layanan kepada publik. Oleh karena itu agar kumpulan hasil dari dokumentasi menjadi informasi yang dapat diketahui secara cepat, tepat dan akurat oleh publik, maka diperlukan suatu sistem sebagai pelaksanaaan otomasi secara menyeluruh dengan memanfaatkan teknologi informasi yang sampai saat ini banyak digunakan.
Hukum merupakan objek atau hasil dari dokumentasi berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya.
Menjadi kewajiban kita bersama untuk menyelamatkan keberadaan peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya tersebut dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, dengan mengesampingkan khususnya peraturan tersebut masih berlaku atau telah dinyatakan tidak berlaku maupun telah dicabut, semuanya menjadi aset bahan dokumentasi untuk dikelola dengan baik dan di informasikan kepada masyarakat.
Pengolahan yang dilakukan secara ‘manual’ seperti :
a. Daftar Inventarisasi Peraturan
b. Daftar Petunjuk Peraturan
c. Tabel Penunjuk Intisasi Hukum
d. Katalogisasi Peraturan
e. Katalogisasi Buku
f. Abstraksi Peraturan
g. Indeks Artikel Majalah
h. Indeks Kliping Koran
i. Penyusunan paket-paket informasi

melalui beberapa langkah kegiatan yang meliputi :
– Pembacaan naskah;
– Pembuatan konsep;
– Pengetikan konsep ke format tertentu;
– Pemilahan hasil kerja;
– Penyusunan – kronologis, hierarkis, subyek;
– Penyimpanan bahan;
– Pelayanan informasi;
– Penelusuran – dengan tehnik meneliti atau mengurut satu persatu terhadap alat yang tersedia;
– Pencocokan hasil penelusuran dengan bahan fisik yang tersedia;
– Pengambilan bahan;
– Penyajian informasi kepada pengguna.

Dari tahapan kegiatan yang diuraikan di atas dapat dibayangkan berapa lama waktu yang dibutuhkan, berapa banyak tenaga untuk mengerjakannya, dan berapa besar biaya yang disediakan untuk menyelesaikan setiap jenis pengolahan terhadap semua koleksi yang dimiliki. Dapat dipastikan bahwa jika terjadi penundaan pekerjaan, akan terjadi penumpukan kegiatan yang akibatnya terbengkalai tidak tertangani secara tertib, dan akhirnya penyediaan dan pelayanan informasi tidak dapat dilakukan dengan baik. Jika terjadi kondisi seperti ini menunjukkan bahwa segala potensi yang dimiliki tidak dapat didayagunakan secara optimal.
III. Sistem dan Sistem Informasi
1. Sistem

Kata ‘sistem’ mengandung arti ‘kumpulan dari komponen-komponen yang memiliki unsur keterkaitan antara satu dan lainnya’.

2. Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan suatu kumpulan dari komponen-komponen dalam perusahaan atau organisasi yang berhubungan dengan proses penciptaan dan pengaliran informasi.

Sistem Informasi yang fleksibel dan bisa beradaptasi merupakan kekuatan utama bagi inovasi/perubahan bisnis maupun organisasional. Sementara itu sistem yang kaku justru berpotensi menjadi penghalang kemajuan.

IV. Teknologi Informasi

Pengelolaan JDIH secara manual dengan mengandalkan kekuatan fisik belaka, sepanjang dapat memenuhi standar pelayanan prima di instansi yang bersangkutan tentu dapat dipertahankan, tetapi secara berangsur-angsur perlu diupayakan ke arah pengelolaan secara elektronik atau yang lebih mengutamakan pada pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi hukumnya.
Banyaknya tahapan dan beban penumpukan kegiatan pengolahan dokumentasi yang dilakukan secara manual yang tergambar di atas akan dapat terkurangi dan teringankan bila saja digunakan alat bantu teknologi informasi tersebut untuk menuju pada pemanfaatan teknologi informasi secara menyeluruh.
Melihat perkembangan serta kemajuan teknologi informasi khususnya di bidang komputer maupun telekomunikasi, mau tidak mau menjadikan pengelola tertarik dan berkehendak melakukan perubahan dengan memanfaatkan teknologi informasi tersebut agar apa yang selama ini dicita-citakan melakukan pengembangan teknologi informasi secara menyeluruh dapat terlaksana. Pemanfaatan teknologi informasi yang telah ada dalam mengelola dokumentasi sangat banyak sekali manfaatnya. Selain dapat menyingkat waktu proses pengolahan dokumentasi, tetapi juga dapat meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat pada umumnya. Teknologi ini bahkan dapat melakukan layanan informasi hukum bagi masyarakat Indonesia di seluruh pelosok tanah air, bahkan ke berbagai belahan dunia atau masyarakat internasional sekalipun.
Adanya kemudahan mendapatkan informasi yang didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang profesional, maka informasi hukum dapat dianalisis lebih lanjut untuk mendapatkan nilai tambah, sehingga dapat meningkatkan kemampuan bersaing dalam kancah kehidupan global. Di lain pihak dengan kemajuan teknologi informasi, juga dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, ketepatan, kecepatan dan kualitas dari suatu sistem informasi yang dibutuhkan baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dari suatu kegiatan.
Sampai dengan saat ini kesadaran penggunaan teknologi informasi di masyarakat makin tinggi. Hal ini terlihat dengan meningkatnya kegiatan yang memanfaatkan teknologi informasi hampir di semua bidang kehidupan.
Penyelenggaraan kegiatan dengan memanfaatkan teknologi informasi hukum secara bertahap dan berkesinambungan harus terus diupayakan dan dikembangkan. Demikian pula peningkatan aspek-aspek yang mendukungnya, yaitu perangkat keras, perangkat lunak, peningkatan sumber daya manusia, dan sarana pendukung lainnya serta pertelaan tugas setiap unit yang terkait dalam alur informasi hukum juga harus diperhatikan.
Upaya peningkatan dan pengembangan Sistem Informasi Hukum dengan menggunakan teknologi informasi ini penting, mengingat negara kita sangat luas dan terdiri dari berbagai pulau, sehingga kecanggihan dan kecepatan pencapaian informasi ke instansi-instansi baik di pusat maupun daerah-daerah sangat dibutuhkan, agar semua rakyat Indonesia mengetahui akan informasi hukum yang telah disahkan oleh Pemerintah.
Pemanfaatan teknologi informasi dalam mengelola peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum lainnya telah menjadi pemikiran para pencetus JDIH. Sekarang terbukti bahwa penggunaan teknologi informasi demikian mengglobal.
Maju dan berhasilnya suatu bangsa ditengah-tengah pergaulan internasional dapat di lihat sampai sejauhmana penggunaan teknologi informasi atau sistem informasi yang digunakan dalam mengelola dokumentasi dan informasi hukum, khususnya dalam penyebarluasan peraturan perundang-undangan bagi masyarakat atau publik.
Sekian lamanya merintis dan mengelola dokumentasi serta membina, memantapkan, mengembangkan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Indonesia, banyak faktor yang selalu menghambat. Hambatan utama adalah belum ada atau tersedianya infrastruktur di bidang teknologi informasi. Namun tidak kalah pentingnya juga hambatan lain seperti dukungan dana yang tidak mencukupi. Masalah dana ini menjadi hambatan utama pada setiap pertemuan-pertemuan JDIH. Namun demikian kemajuan diberbagai aspek telah mulai terlihat hasil-hasilnya. Aspek organisasi, di pemerintah Pusat maupun Provinsi dan Kabupaten/Kota telah dibentuk unit kerja yang menangani tugas dan fungsi dokumentasi dan informasi hukum.
Ada 3 matra utama Teknologi dalam menyusun Teknologi Informasi , antara lain :
1. Teknologi komputer, yang menjadi pendorong utama perkembangan teknologi informasi.
Tahap awal yang harus dilakukan apabila dokumentasi dan informasi yang dimiliki dapat dikelola dengan baik dan digunakan serta dimanfaatkan oleh publik sampai ke berbagai tempat baik di dalam negeri maupun di luar negeri adalah bagaimana mempersiapkan infrastruktur yang benar-benar tepat.
Tepat dalam pengertian tidak hanya sekedar cocok saja, namun harus benar-benar sesuai dengan yang diharapkan dan berguna. Pemilihan teknologi yang salah karena tergesa-gesa sekedar ikut-ikutan, dapat berakibat akan menjadi sia-sia karena tidak ada manfaatnya, bahkan dapat merugikan dan menjadi beban yang harus ditanggulangi nantinya.
Saat ini pemilihan infrastruktur yang tepat adalah penggunaan teknologi komputer. Komputer dapat dimanfaatkan baik secara Stand alone maupun Jaringan.

2. Teknologi telekomunikasi, yang menjadi inti proses penyebaran informasi secara massal dan mendunia.
Dengan digunakannya komputer sebagai sarana penunjang dalam pengelolaan dokumentasi dan informasi yang demikian pesatnya, hal ini mendorong pengelola dan pelaku teknologi berfikir lebih maju kedepan. Keinginan agar dokumentasi dan informasi dapat di ketahui dan dapat diakses oleh publik ke seluruh dunia, maka komputer tersebut ditingkatkan kemampuannya dengan menambahkan modem yang dikaitkan dengan penggunaan teknologi telekomunikasi. Ini yang selanjutnya di kenal dengan sebutan internet.
Internet ini merupakan teknologi informasi yang dapat menjadi solusi atau cara untuk menyebarkan informasi khususnya di bidang hukum dengan cepat dan efisien. Dengan meletakkan informasi ke internet, maka siapapun akan dapat dengan mudah memperoleh informasi hukum yang diinginkan.
3. Muatan informasi, yang menjadi faktor pendorong utama implementasi teknologi dalam seluruh bidang kegiatan manusia.
Fungsi utama suatu pusat informasi atau layanan informasi adalah menjawab pertanyaan atau memenuhi kebutuhan informasi para pemakai. Oleh karena itu sebagai pusat informasi atau layanan informasi harus senantiasa mempersiapkan diri dengan menata dan meningkatkan muatan informasi untuk memenuhi kebutuhan informasi para pemakai. Selain itu pusat informasi atau layanan informasi haruslah memiliki pengetahuan yang cukup dan harus dapat mendayagunakan koleksi informasi baik yang dimiliki sendiri maupun dimiliki pihak lain. Pada prinsipnya proses layanan informasi selalu berorientasi kepada kepentingan pengguna, maka dari itu sudah sewajarnya dalam melayani harus mengetahui apa yang diperlukan oleh pengguna atau pencari informasi. Petugas sebaiknya mengenal berbagai sumber informasi yang biasanya adalah produk dokumentasi. Kemampuan dalam mengeksploitasi produk dokumentasi juga sangat penting.
Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam rangka pengembangan sistem informasi hukum nasional diharapkan dapat membawa kemudahan baik bagi pengelola dokumentasi maupun pengguna/pencari informasi.